Melongok Jendela Partisipasi Pembangunan

MUSRENBANG KECAMATAN INTEGRASI  *

Melongok Jendela Partisipasi Pembangunan

Otonomi terus berlari menggelinding, mulai dari daerah ke desa. Itulah kata yang paling tepat merangkum  perjalanan masa depan desa. Hal itu ini salah satunya terekam dari  pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Integrasi Kecamatan Gumelar Kamis, 16 Februari 2012 kemarin. 

Seperti dinyatakan oleh Camat Gumelar Drs. Purjito ketika membuka acara musrenbang Kecamatan bahwa pembangunan seyogyanya harus dibahas dengan matang di tahap perencanaan agar hasilnya optimal. Salah satunya yaitu bagaimana menentukan  prioritas usulan skala kabupaten yang akan membawa dampak ekonomi secara luas. “Gumelar memiliki potensi yang cukup menarik, mulai dari peternakan kambing PE, wisata  dan merambah ke wilayah industry rumahan seperti  pembuatan tepung tapioka yang konon merupakan salah satu kantong terbesar di Jawa Tengah”.

Beberapa kalangan menilai bahwa perhatian,  konsentrasi dan dukungan Pemerintah cukup terbatas. “ misalnya saja aspek produksi dan pemasaran masih berjalan sendiri- sendiri, belum ada sentuhan yang lebih menjanjikan misalnya pengembangan ke hasil olahan lain seperti tepung mokaf ” tambahnya.

Disisi lain berdasarkan pengamatan pribadi, masyarakat sekitar menilai belum ada penanganan yang serius mengenai pengolahan limbah buangan tapioka, sehingga belum di organisir dengan mengedapankan pola yang ramah lingkungan yang menerapkan study kelayakan AMDAL.

Sebagai Kecamatan pegunungan yang cukup jauh dari kota, ada beberapa tantangan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Dari diskusi pleno menyatakan hambatan infrastruktur menjadi kendala yang besar.  “ bagaimana mau maju jika akses antar wilayah belum terbuka lebar” kata Budiono, S.Pd selaku Ketua BKAD.

Keberpihakan Hak Dasar MDGs

Dari Tim Pemantau Musrenbang Kabupaten menyatakan bahwa kedepan keberpihakan  pemenuhan hak dasar MDGs  menjadi item yang harusnya dituangkan dalam usulan pembangunan. “Yang paling urgen tentu  membrantas kemiskinan dan kelaparan” lanjutnya.

 Hal ini menjadi dasar bahwa sebenarnya desa dipolakan sebagai salah satu institusi yang secara programik menjadi leading sector dari program millennium.

            Di forum diskusi untuk menentukan prioritas kecamatan  muncul perdebatan yang cukup alot untuk menentukan indicator usulan mana yang akan sangat prioritas, hal ini terjadi karena sebagian besar desa memiliki usulan fisik infrastruktur lebih dari satu. Hanya saja dengan kedewasaan delegasi desa ini kemudian disepakati agar jika bisa desa memprioritaskan usulan antar wilayah, baru kemudian disusul dengan usulan yang sifatnya internal desa atau lingkungan.

(dimuat di Harian Suara Merdeka Jawa Tengah red.)